Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2020

Bengkulu, - lintasone.com - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2020, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu ke - 8 Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 2021, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (29/3).

Penyampaian LKPJ Gubernur Bengkulu ini merupakan kewajiban Kepala Daerah yang diamanatkan Undang-Undang untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam laporannya, Gubernur Rohidin memaparkan secara ringkas capaian kinerja  dari aksi yang telah diupayakan kepala daerah beserta jajarannya.

Adapun capaian kinerja tersebut, sampai Gubernur, pada sisi pengendalian inflasi,  dalam lima tahun terakhir inflasi Provinsi Bengkulu berhasil ditekan secara drastis dari 5, 00 persen ditahun 2016 menjadi 0, 89 persen pada tahun 2020.

"Penurunan ini berkat kestabilan harga barang dan jasa yang terjaga sepanjang tahun," sebut Gubernur Rohidin.

Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Provinsi Bengkulu tahun 2020 meningkat, dimana sebutnya, naik menjadi Rp36, 31 juta dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp36, 2 juta. 

"PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Dimana pada tahun 2020 nilai PDRB tersebut mencapai Rp73, 34 triliun sedangkan tahun 2019 hanya sebesar Rp72,11 triliun," paparnya.

Di sisi pertumbuhan ekonomi, sampainya, memang mengalami penurunan pada tahun 2020 menyentuh minus 0, 02 persen jika dibandingkan pada tahun 2019.

Menurutnya, hal itu sebagai akibat tertekannya perekonomian global dan nasional sebagai dampak pendemi Covid-19.

"Akan tetapi, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi terkecil," sebutnya.

Untuk penanganan masalah kemiskinan di Provinsi Bengkulu, ujarnya, telah menunjukan hasil yang signifikan pada beberapa tahun terakhir.

Ini dibuktikan dengan penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 1, 02 poin dan merupakan provinsi paling progresif menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. (yok)

Share this post