Bisnis Kain Seragam Tahunan, Wali Murid Berkomentar, Ada Apa Dengan Kadispendik Jatim

Jatim, lintasone.com - Bisnis kain tahunan selalu terjadi di instansi lembaga Pendidikan, walaupun aturan sudah jelas - jelas di larang, tetap saja di langgar, hal ini pastinya perubahan di instansi pendidikan sulit berkembang, bila sebagai pendidik tidak mau mengikuti aturan yang sudah di buat pemerintah.

Dalam hal ini ada yang di untungkan dan ada yang di rugikan, pastinya wali murid yang selalu di rugikan, dan sebagai pejabat pemerintah seharusnya menjawab konfirmasi wartawan, bukan memblokir tanpa memberi jawaban yang sangat perlu di ketahui masyarakat. 

kepala Dinas Pendidikan adalah kunci dalam mencerdaskan Kepala Sekolah untuk bijaksana, jujur dan ta'at aturan pemerintah, bila sebagai pimpinan akan di segani masyarakat dan akan di kenang semasa jabatannya, pastinya hal itu akan di lakukan.

Pemerintah sudah memberi kebijakan membantu masyarakat agar anak - anak bisa belajar tanpa terbebani orang tua/wali murid supaya tidak putus sekolah dengan memberi bantuan operasional sekolah, dan pemerintah juga melarang sekolahan sekolahan berjualan seragam, memungut iuran dan sumbangan.

Pastinya sebagai pejabat pemerintah di instansi pendidikan senang dan bangga dan mendukung atas kebijakan pemerintah yang sudah membuat anak - anak penerus bangsa tetap bersekolah tanpa putus karena biaya.

Hal ini di tanggapi masyarakat, Muhammad salah satu wali murid di SMK di pasuruan menyampaikan, ya mas, seharusnya sekolahan itu jangan membebani wali murid, apalagi kain 1 meter yang seharga Rp. 21.000,00,- di jual lebih dari seratus, keuntungannya lebih besar dari yang berjualan di toko. "Ujar Muhammad di hadapan lintas one, Senin (17/05/2021) Pukul 22.30 Wib.

Setelah saya baca berita lintas one, saya berharap ada perubahan dan bisa mengetuk hati para guru mas, saya waktu bayar kain seragam itu mas, saya harus hutang ke bank untuk membayarnya, belum ongkos jahitnya mas, padalah guru juga sudah di bayar maayarakat dari pajak, apa tidak berfikir bagaimana kalau guru itu menjadi rakyat kecil yang tidak dapat gaji."Jelasnya.

Ia menambahkan, terus kenapa pesan WhatsApp mas di blokir kepala dinas pendidikan provinsi, seharusnya tidak boleh sepertii itu, masyarakat pastinya akan bangga bila mendengar jawaban kepala dinas pendidikan provinsi terkait bisnis kain seragam tahunan, kalau memang ia tidak ikut - ikutan bisnis kain tahunan itu mas, itu patut di duga mas kalau kepala dinas itu ikut serta, "Imbuh Muhammad wali murid di SMK.

Harapan, saya masyarakat kecil berharap ada perubahan di instansi pendidikan di SMA/SMK yang ada di jawa timur, kasihan rakyat kecil harus hutang untuk membayar biaya pendaftaran sekolah untuk beli kain seragam agar anaknya bisa sekolah, "Pungkasnya.

Masyarakat yang cerdas, pastinya yang tidak takut berkomentar untuk kebaikan bersama, agar membuka hati apa yang ia kritiknya. "Bersambung, (aziz). 

Share this post