Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Panggil 9 Orang Yang Terlibat Pembangunan Terminal Bunut Hilir

Gambar : Saat ini kondisi terminal  Bunut Hilir dalam keadaan terbengkalai dan tidak terawat.

Kapuas Hulu, lintasone.com - dugaan terhadap adanya tindak pidana korupsi dalam pembangunan terminal Bunut Hilir tahun 2018 akhirnya memasuki babak baru, hal ini seiring dengan ditingkatkannya proses hukum terhadap laporan masyarakat tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan terminal Bunut Hilir tersebut ke penyidikan, tindak pidana khusus oleh bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu. 

Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Eddy Sumarman, SH. MH menerangkan, saat ini kami telah melakukan permintaan keterangan terhadap 9 orang yang terlibat dalam pembangunan terminal bunut hilir tahun 2013 tersebut, yakni PPK, PPTK, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana kegiatan.

Selain melakukan permintaan keterangan kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pembangunan terminal Bunut Hilir tahun 2018, diketahui pembangunan terminal Bunut bersumber dana dari ABPD Kabupaten Kapuas Hulu, pada dinas perhubungan kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai kontrak rp. 1.069.000.000,- (satu milyar enam puluh sembilan juta rupiah) dan masa kontrak 120 hari yang berlangsung dari 4 september 2018 sampai dengan 31 desember 2018.

"dikarenakan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak terhadap kontraktor, kemudian diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan namun masih tidak terselesaikan, sehingga pada bulan oktober tahun 2019 dinas perhubungan kabupaten Kapuas Hulu melakukan pemutusan kontrak pembangunan terminal Bunut Hilir".tandasnya.(Yohanes)

Share this post