Pelantikan DPC Abpednas Gresik: Wabup Alif Dorong Sinergi BPD Bangun Desa

Gresik, lintasone.com – Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mendorong pembangunan. Sinergi antara BPD dan kepala desa dinilai menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang harmonis, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Wabup saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Gresik Masa Bakti 2026–2032 di halaman belakang Kantor Bupati Gresik, Selasa (4/8/2026). Acara tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gresik.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik, Wabup Alif menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus DPC Abpednas Gresik yang baru dilantik. Ia berharap amanah tersebut menjadi ruang pengabdian untuk memperkuat eksistensi dan peran BPD dalam pembangunan desa.

“Pelantikan ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi merupakan awal sebuah tanggung jawab yang besar. BPD memiliki posisi yang sangat strategis sebagai representasi masyarakat desa,” ujar Wabup.

Menurutnya, BPD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga menjadi mitra pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Karena itu, hubungan antara kepala desa dan BPD harus dibangun di atas prinsip saling menghormati, saling mengingatkan, dan saling menguatkan demi kemajuan desa.

“Jangan sampai ada persaingan, apalagi konflik yang menghambat pembangunan. Yang harus kita bangun bersama adalah kolaborasi,” tegasnya.

Wabup Alif menegaskan, Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong pembangunan yang berangkat dari desa. Dalam konteks tersebut, BPD diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat secara jujur dan objektif, sekaligus mengawal penggunaan dana desa agar berlangsung transparan dan akuntabel.

Selain itu, BPD juga didorong berperan aktif dalam memacu inovasi desa, memperkuat UMKM, mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan generasi muda dan perempuan, serta menjaga kondusivitas desa.

“Teruslah belajar, beradaptasi dengan perkembangan regulasi, memantapkan teknologi informasi, dan memperkuat kompetensi agar BPD semakin profesional,” katanya.

Ia menambahkan, Kabupaten Gresik sebagai daerah industri yang tetap memiliki karakter pedesaan yang kuat menyimpan potensi ekonomi besar yang perlu terus dikembangkan mulai dari tingkat desa. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia serta semangat gotong royong menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Saya yakin apabila pemerintah desa, BPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah berjalan seiring, cita-cita mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera akan semakin cepat terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC Abpednas Kabupaten Gresik yang baru dilantik, HR. Hendry M, menegaskan kepengurusan periode 2026–2032 akan menjalankan organisasi dengan mengedepankan program-program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa.

Menurut Hendry, sejumlah program telah dijalankan Abpednas Gresik, di antaranya Jaga Desa, Jaga Dapur, pembangunan sumur bor di salah satu desa di Kecamatan Balongpanggang, serta pengusulan 52 siswa jenjang SD hingga SMP sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

“Ini semua adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Hendry.

Ke depan, DPC Abpednas Gresik juga berkomitmen mendukung pelaksanaan program Nawakarsa Gresik Baru 2026–2030, terutama melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Hendry mengatakan, berbagai program tersebut akan dijalankan melalui sinergi dengan kepala desa dan perangkat desa sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing.

Dukungan terhadap keberadaan Abpednas turut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Zam Zam Ikhwan. Ia menilai BPD memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena merupakan lembaga yang merepresentasikan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, BPD memiliki peran strategis dalam menyerap, mengelola, dan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan desa.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 1.400 anggota BPD yang tersebar di 330 desa di Kabupaten Gresik. Dengan jumlah tersebut, keberadaan organisasi seperti Abpednas dinilai penting sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat komunikasi, dan membangun kolaborasi antarsesama anggota BPD.

Kajari Gresik juga menegaskan bahwa Abpednas bukanlah tandingan bagi kepala desa, melainkan mitra kerja yang memiliki tujuan yang sama dalam membangun desa.

“Asosiasi ini bukanlah tandingan bagi para kepala desa. Abpednas merupakan mitra kerja kepala desa dalam membangun desa dan memajukan desa demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pengurus dan anggota Abpednas untuk terus membangun sinergi dan koordinasi dengan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi serta tugas BPD, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Syam).

LINTAS ONE

Nama Saya MUHAMMAD AZIZ SUTIKNO WARGA KABUPATEN PASURUAN

Share this post