Gagal PTSL 2021, Warga di Lamongan Mintak Uang Yang Sudah Bayar Untuk Dikembalikan

Lamongan, lintasone.com – Program pemerintah pusat atensi dari presiden RI Joko Widodo yang di laksanakan oleh pihak Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini menuai kontraversi di masyarakat desa Kesambi kecamatan Pucuk Lamongan Jawa Timur. Senin (22/02/2021) 

Warga Desa Kesambi mempertanyakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desanya, Bulan Januari pendaftaran tempat pembayarannya ke ketua panitia saudara Sugianto dengan bendaharanya saudara Wardi. Untuk jumlahnya sekitar 570 pemohon. Diketahui bahwa program ini mandek tidak ada tindak lanjut. Informasi pada tanggal 1 Februari pak kades tidak hadir saat diundang ke BPN terkait program PTSL desa Kesambi, yang kami dengar benar apa tidak kurang mengetahui kebenarannya. 

sebelum tahapan pelaksanaan sudah dilaksanakan, mulai dari, pembentukan panitia pokmas (Kelompok Masyarakat), pendaftaran dan dan sebagian ada yang sudah membayar dan besarannya bervariasi dan ada yang belum membayar.

Untuk besaran biaya Ptsl, biaya 400 ribu per bidang tanah buat sertifikat dan pembayaran biaya ada yang dua ratus, kalau sudah diukur dibayar lagi dua ratus untuk dilunasi juga ada yang belum bayar," ujarnya.

Setelah mendengar informasi dari warung di sebelah jalan raya itu ternyata Desa Kesambi tidak tercantum dalam program Ptsl, "Katanya sih tidak dapat, info dari dari tetangga desa, soalnya pada saat ada undangan pak Kades tidak hadir," tuturnya.

selanjutnya salah satu warga berharap, kalau tidak ada ya dikembalikan uangnya," terangnya.

Kekecewaan itu diungkapkan oleh salah satu pemohon yang tidak mau di sebut namanya, "Program PTSL ini kami tanyakan kepastiannya ada apa tidak, kalau tidak ada ya dikembalikan saja semua uangnya. "Ujarnya.

Hal Senada juga diungkapkan oleh pemohon yang lain, "Kami ikut lebih dari satu bidang, bila gagal uang ya dikembalikan lagi kalau program ini tidak ada. "Terangnya.

Sementara, Ainun Najib, Kepala Desa Kesambi Kecamatan Pucuk saat dikonfirmasi dikediamannya soal program Ptsl di Desanya mengatakan, "Berkaitan dengan program Ptsl Desa Kesambi ini, Pokmas sudah terbentuk jadi jemput bola. Desa Kesambi ini keadaan tanahnya yang belum bersertifikat dan banyak yang mendaftar dan tahun 2021 ini Desa Kesambi tidak masuk proyeksinya di BPN. Untuk Desa Kesambi ini saya sudah usulkan 1.293 bidang, sudah ada tanda terimanya, tapi belum di Acc. Karena Desa Kesambi ini zona sertifikatnya sudah banyak, di BPN itu ada zona data bace dan diakomudir nanti di 2022 setelah 5 desa selesai. "Kata Ainun Kades Kesambi

Tetap kita jalankan, warga kita suruh matok semua besok tinggal clear nanti saat pelaksanaan tinggal kroscek tapal batasnya jadi jemput bola. Kemudian di tanah itu kan secara Yuridis ada yang milik mbahnya itu ditempati, jangan sampai dikemudian hari terjadi gejolak."Tutur Ainun.

Terkait biayanya kami serahkan pada musyawarah mufakat. Saya inginkan seluruhnya ikut asal tidak bermasalah. Pasti nanti sesuai dengan program yang di inginkan oleh pak presiden RI Joko Widodo. Masyarakat ini tidak ada yang mensertifikatkan tanah karena kena PPN (pajak), biayanya mahal. Saya sering bantu orang lewat notaris saya merasakan, saya tidak tega. "Ucap orang noner 1 di Desa Kesambi 

Kemudian, semisal nanti ada 900 bidang tanah yang terdaftar, saya menginginkan dari 900 itu semua clear. Untuk semua tahapan sudah dilalui termasuk musyawarah mufakat dalam menentuhkan biaya, Itu dulu, karena di kecamatan Pucuk itu lain desa lain caranya, masyarakat sepakatnya Rp 400 ribu. Setelah kami hitung-hitung patoknya kita tidak memakai pralon tapi memakai beton (standart BPN). "Ujarnya.

Untuk tahapannya apa sudah sampai pembayaran, Kades Ainun menyebutkan, "itu ada yang sudah bayar Rp 50 ribu ada yang Rp 200 ribu tapi buat patoknya dulu. Untuk panitia Pokmas sudah kami buatkan SK, setelah itu permohonan kami daftarkan ke BPN dan sudah diterima BPN. Kalau dikembalikan itu tidak dikembalikan, cuma saya kesana lima kali. "Terang Kades

Bila nanti yang di acc tidak semua jumlah yang di usulkan PTSL Desa Kesambi bagaimana, tutur Kades Ainun menirukan apa yang disampaikan oleh pihak panitia PTSL BPN. Saya harapkan itu semuanya, nanti kerja lama tidak papa jangan sampai dibelakang kita tidak dapat. Sampai tahun 2024 akan kita kejar terus. Misalkan nanti matrai tambah kita cukupi dan sampai saat ini kami tidak mau ikut campur, semua kami pasrahkan ke panitia. Ini besok yang buat patok tidak boleh diborongkan. Ungkap kades Ainun Najib.

Kepala Desa Kesambi menambahkan, Alhamdulillah dan Insya'Allah besok jum'at itu mulai jalan kita, jadi berkasnya kita sudah mempunyai Exel, siap semuanya kita redy, karena dari mulai dulu kita sudah siapkan Exelnya, cuma nanti dilapangan terkadang mbreset (tak sesuai), misalkan 10 x 30 tapi dilapangan tidak sama. Jadi dilapangan akan tidak sama nah ini yang kita butuhkan riil dilapangan ketika BPN turun. "Imbuhnya.

Ketika ditanya soal dilaksanakannya pematokan dulu baru tahun 2022 tinggal pelasaan teknik nya. Kades Ainun kembali menjelaskan, " Saya inisiasi itu karena saya melihat di internet. PTSL itu kan tidak ada pengukuran oleh warga terkait tapal batas. kita hidup di masyarakat tidak bisa serta merta ini miliku - ini milikku tidak bisa. Kita tetap pada acuan seperti halnya net rincik (peta blok), itu nanti kalau di BPN pada PTSL kita clear di depan malah enak. Baik secara Yuridis, kesaksian hak, dan pelepasan ahli waris. "Ucapnya

Informasi pada tanggal 1 Februari pak kades tidak hadir saat diundang ke BPN terkait program PTSL desa Kesambi. 

"Oh ndk, saya hadir, saya ndk hadir itu cuma satu kali. Pertama hadir saat saya daftar, kedua hadir waktu ada penjelasan dari Pak Darmawang (Kepala Tata Usaha ATR/BPN) Lamongan. "Ya nanti ditunggu dulu," terang Kades Ainun menirukan.

Soal masyarakat meminta kejelasan program PTSL agar disampaikan melalui rapat sosialisasi tindak lanjut, menurutnya, terkait pelaksanaan program PTSL Desa Kesambi, kemarin hari jum'at saya sudah melaksanakan rapat koordinasi antara pemerintah desa, BPD, Ketua RT, tokoh masyarakat dan sebagian juga ada pemohon dan diikuti sekitar 40 orang," pungkas Kades Ainun Najib saat dimintai keterangan.(Solich).

Share this post